Gresik - Bantuan bedah rumah tak layak huni (RTLH) untuk warga miskin di Desa Sumberwaru, Kecamatan Wringinanom Gresik Jawa Timur diduga disunat. Imbasnya, bahan material bangunan berkualitas jelek.
Dari informasi, ada empat warga di desa tersebut yang mendapat hibah bantuan. Satu penerima mendapat Rp 30 juta, lainnya masing-masing Rp 15 juta. Pemotongan bantuan mulai Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta.
"Iya dipotong, sudah dirapatkan di balai desa," kata Bika salah satu penerima bantuan bedah rumah keluaga miskin kepada jurnalis pada Selasa (8/11/2022).
Menurut Bika, rumahnya akan dibedah pada 18 November mendatang. Material bata ringan sudah dikirim. Namun, kualitasnya rendah. Bahkan, banyak yang pecah dan tak layak dipakai untuk meterial bangunan.
Karena merasa bantuan tak cukup, Bika pun mengeluarkan uang lebih untuk membeli batu umpak yang digunakan pondasi bangunan sederhana.
“Ini batu umpak sudah beli sendiri, untuk material batu bata ringan dibelikan Pak Kades, ini sudah datang,” ujarnya.
Wagiman, penerima lain pun mendapat perlakuan yang sama. Meski material jelek, dia pun mengaku tidak mempermasalahkan. Sebab, bantuan memang tidak cukup.
Di depan rumah Wagiman, sudah ada tumpukan bata ringan. Kondisi bata ringannya pun sama, kualitasnya kurang bagus. Bahkan banyak yang pecah.
“Uang segitu dapat apa, ya kalau bata ringan pecah tidak apa-apa, dan memang dipotong, bantuan saya total Rp 15 Juta, tapi menerima Rp 13,5 Juta, kalau material habis nanti dikirim pak lurah,” imbuh dia.
Untuk menyiasati agar uang bantuan cukup, Wagiman memperbaiki rumahnya sendiri. “Karena kebetulan saya tukang, jadi rumah saya kami perbaiki sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sumberwaru Muhammad Sohidin mengaku memang ada potongan dalam program bedah rumah untuk warga miskin. Namun nominalnya kecil, hanya sekitar Rp 500 ribu.
“Itu tadi untuk biaya BOP (Biaya operasional) semacam pembuat RAB, riwa riwi rapat seperti itu, sekitar 500-an, dan di RAB memang ada,” ujarnya.
Sebelumnya, kata Sohidin pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat jika bantuan bedah rumah tidak akan cukup. Untuk itu, tetap harus ada kontribusi dari penerima bantuan.
Terkait material bata ringan kualitas jelek, Kades mengaku memang ada beberapa yang retak dan pecah. Meski begitu, penerima bantuan tidak mempermasalahkan.
“Memang sebelum pencairan sudah sosialisasi, dengan anggaran segitu memang kurang kalau gak ada kontribusi dana tambahan, apalagi material mahal,” ujarnya.
Kades menambahkan, bantuan bedah rumah tak layak huni merupakan anggaran APBD Gresik tahun 2020 melalui Jasmas Anggota DPRD Gresik dapil Wringinanom.
“Yang 30 Juta dari anggota PDIP Pak Sulis (Sulis Irbansyah) satu orang, dan yang tiga penerima itu dari anggota dewan PKB Abah Qodir (M Abdul Qodir),” ujarnya.
Disorot LSM FPSR
Pemotongan bantuan bedah RTLH disorot oleh LSM Front Pembela Suara Rakyat. Ketua FPSR Aris Gunawan bahkan telah memeriksa secara langsung kondisi material bangunan.
“Sebelumnya diwaduli masyarakat, ketika dicek kok pecah dan patah, ini ya limbah bata ringan,” katanya.
Melalui progam ini, kata Aris sebenarnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak. Namun realisasi progam bedah rumah dikeluhkan penerima bantuan.
Tidak hanya itu, Aris juga mengumpulkan beberapa informasi terkait dugaan material bangunan yang digunakan untuk proyek bedah rumah tersebut.
“Kami cek ke lokasi dan material bangunan yang digunakan. Kuat dugaan, material bangunan seperti batu bata ringan itu kualitasnya BS atau kw 3. Artinya, kualitasnya sangat rendah dan jika tetap dipasang, akan struktur bangunannya rawan ambruk,” ujar Aris.
Menurut Aris, dalam spesifikasi, harusnya batu bata yang digunakan ialah kw1 yang harganya per kubik mencapai Rp 500 Ribu. Nyatanya, bata yang digunakan spesifikasinya rendan dan diduga kw3.
“Kami mengendus adanya dugaan mark up dalam proyek bedah dan renovasi rumah ini. Selain bata, harga besi juga tidak wajar karena jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga di toko bangunan,” ungkapnya.
Untuk itu, Aris menyatakan akan melaporkan dengan melakukan pengaduan masyarakat (Dumas) karena diduga ada penyelewengan anggaran.
“Selain bedah rumah ini, kami juga akan laporkan dugaan penyelewengan anggaran pavingisasi dan beberapa titik perbaikan di Desa Sumberwaru tahun 2021,” ujarnya menanggapi bantuan bedah rumah warga miskin di Gresik diduga disunat.
(Red)
0 Komentar