Ketua Umum Majelis Pers Nasional (MPN) mendesak kepada petugas Sat Lantas Polres Pasuruan Kota dan Kabupaten Pasuruan untuk menindak seluruh kendaraan angkutan barang yang melanggar rambu kelas jalan III. Utamanya dump truk angkutan sirtu, batu dan tanah uruk.
Dikatakan H. Umar Wirohadi, SH, MM, Ketua Umum MPN, selama ini tidak pernah terlihat petugas Sat Lantas Polres Kota maupun Kabupaten turun jalan menertibkan pelanggaran iBuni. Sejak dipasang rambu kelas jalan oleh Dishub Kabupaten sekitar 4 tahun lalu, hampir tidak pernah ada tindakan nyata.
Tidak ada tindakan tegas hingga para pemilik armada atau para sopir benar-benar tidak berani lagi melanggar rambu kelas jalan. Diakui Umar, kendatipun ada operasi, itupun sifatnya hanya sementara waktu saja.
“Saya tidak tahu, apakah setelah operasi ada deal-dealan atau tidak. Nyatanya tidak berapa lama kemudian kendaraan besar itu kembali muncul. Sesuai pengakuan dari beberapa pemilik armada dan tambang, mereka rata-rata sudah membayar bulan, ” ungkap Haji Umar.
Bulanan itu dibayar kepada petugas yang di pos-pos lantas, ada yang langsubg ke kantor lantas dan ada yang menyetor bulanan kepada jajaran polsek-polsek. “Ini tidak bisa dibiarkan, karena kendaraan melebihi tonase yang neeusakkan jalan-jalan yang dilalui, ” tukasnya dengan nada kesal.
Menurut Umar, kaitan ini dirinya sudah melaoorkannya kepada Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota. Tanggapan Kasat Lantas, pihaknya akan turun melakukan penertiban.
“Jangan coba-coba main dengan para pemilik armada manapun. Baik perusahaan maupun armada tambang. Jika dilakukan maka kami tidak segan-segan akan melaporkannya ke Mabes Polri, ” tegasnya lagi.
Masih kata Umar, beberapa tahun lalu pernah ada Kasat Lantas yang terpaksa dilaporkan ke Propam Polda Jatim. Pasalnya, ada dugaan main mata dengan para pemilik armada. Imbuh Umar, jalan yang perlu dirazia meliputi pertigaan Banyubiru, pertigaan Winongan, pertigaan Ranggeh, pertigaan Grati dan pertigaan Warungdowo.
(kadir)
Dikatakan H. Umar Wirohadi, SH, MM, Ketua Umum MPN, selama ini tidak pernah terlihat petugas Sat Lantas Polres Kota maupun Kabupaten turun jalan menertibkan pelanggaran iBuni. Sejak dipasang rambu kelas jalan oleh Dishub Kabupaten sekitar 4 tahun lalu, hampir tidak pernah ada tindakan nyata.
Tidak ada tindakan tegas hingga para pemilik armada atau para sopir benar-benar tidak berani lagi melanggar rambu kelas jalan. Diakui Umar, kendatipun ada operasi, itupun sifatnya hanya sementara waktu saja.
“Saya tidak tahu, apakah setelah operasi ada deal-dealan atau tidak. Nyatanya tidak berapa lama kemudian kendaraan besar itu kembali muncul. Sesuai pengakuan dari beberapa pemilik armada dan tambang, mereka rata-rata sudah membayar bulan, ” ungkap Haji Umar.
Bulanan itu dibayar kepada petugas yang di pos-pos lantas, ada yang langsubg ke kantor lantas dan ada yang menyetor bulanan kepada jajaran polsek-polsek. “Ini tidak bisa dibiarkan, karena kendaraan melebihi tonase yang neeusakkan jalan-jalan yang dilalui, ” tukasnya dengan nada kesal.
Menurut Umar, kaitan ini dirinya sudah melaoorkannya kepada Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota. Tanggapan Kasat Lantas, pihaknya akan turun melakukan penertiban.
“Jangan coba-coba main dengan para pemilik armada manapun. Baik perusahaan maupun armada tambang. Jika dilakukan maka kami tidak segan-segan akan melaporkannya ke Mabes Polri, ” tegasnya lagi.
Masih kata Umar, beberapa tahun lalu pernah ada Kasat Lantas yang terpaksa dilaporkan ke Propam Polda Jatim. Pasalnya, ada dugaan main mata dengan para pemilik armada. Imbuh Umar, jalan yang perlu dirazia meliputi pertigaan Banyubiru, pertigaan Winongan, pertigaan Ranggeh, pertigaan Grati dan pertigaan Warungdowo.
(kadir)
BhayangkaraNews.Net
Terima kasih anda sudah membaca artikel Ketum MPN H.Umar Minta Satlantas Tindak Tegas Dump Truk Pengangkut Sirtu
0 Komentar